Manado, 9 Juli 2025 – Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan wakilnya, yang dikenal dengan slogan YSK Victory, kembali menjadi sorotan publik seiring meningkatnya keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras, serta masih banyaknya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah.
Menanggapi hal itu, Sarhan Antili, Staf Khusus Gubernur Sulut sekaligus mantan Anggota DPRD Minahasa Utara (2004–2024), menyampaikan klarifikasi sekaligus penjelasan strategis mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan sedang dijalankan.
“Kami memahami sepenuhnya keresahan masyarakat. Tapi perlu kami sampaikan, bahwa persoalan ini bersifat kompleks dan tidak semata terjadi di Sulut. Kenaikan harga beras, misalnya, terjadi secara nasional bahkan global, sebagai dampak dari cuaca ekstrem, gangguan distribusi, dan naiknya biaya produksi,” jelas Sarhan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulut tidak tinggal diam. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk merespon gejolak harga dan memperkuat ketahanan pangan lokal, antara lain:
- Operasi pasar murah secara rutin di berbagai kabupaten/kota,Kerja sama dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga,
- Program bantuan untuk petani, termasuk pupuk, bibit, dan alat pertanian,Penguatan gerakan lokal “Tanam Apa yang Dimakan, Makan Apa yang Ditanam”sebagai strategi ketahanan pangan berbasis komunitas.
Terkait kondisi jalan yang rusak di sejumlah wilayah, pemerintah mengakui masih banyak PR yang belum tuntas. Sarhan menekankan bahwa pemetaan dan perbaikan ruas jalan prioritas sudah berjalan, namun ada keterbatasan waktu dan anggaran yang menjadi tantangan.
“Harus dipahami bahwa pemerintahan YSK-Victory baru berjalan belum genap setahun. Saat ini kami masih menjalankan program-program yang tertuang dalam APBD hasil pemerintahan sebelumnya. Visi-misi baru akan terealisasi dalam APBD Perubahan yang dirancang menjelang akhir tahun ini,” tambahnya.
Sarhan juga memastikan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada keberlanjutan dan keadilan wilayah.
Kontributor: Ucup
